Sejumlah anggota Fraksi PKB gencar mengkritik pembangunan IKN
JAKARTA, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa kian gencar mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Setelah mengusulkan penundaan pembangunan ibu kota negara baru, kini Fraksi PKB di DPR meminta agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Usulan ini diklaim sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, melalui keterangan tertulis, Senin (24/2/2025), mengungkapkan, pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memakan biaya besar dan dinilai tidak efisien. Karena itu, ia mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah di daerah.
Fakta Singkat
kanfnsdf
Fakta Singkat
hihihiiiiaJAKARTA, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa kian gencar mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Setelah mengusulkan penundaan pembangunan ibu kota negara baru, kini Fraksi PKB di DPR meminta agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Usulan ini diklaim sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, melalui keterangan tertulis, Senin (24/2/2025), mengungkapkan, pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memakan biaya besar dan dinilai tidak efisien. Karena itu, ia mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah di daerah.
Fakta Singkat
okeee
JAKARTA, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa kian gencar mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Setelah mengusulkan penundaan pembangunan ibu kota negara baru, kini Fraksi PKB di DPR meminta agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Usulan ini diklaim sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, melalui keterangan tertulis, Senin (24/2/2025), mengungkapkan, pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memakan biaya besar dan dinilai tidak efisien. Karena itu, ia mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah di daerah.
Fakta Singkat