PKB Kian Gencar Kritik IKN

Sejumlah anggota Fraksi PKB gencar mengkritik pembangunan IKN

Oleh Nayasha Clarisa Dwisutrisna

24 Feb 2025 20:27 WIB · Profil

JAKARTA, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa kian gencar mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Setelah mengusulkan penundaan pembangunan ibu kota negara baru, kini Fraksi PKB di DPR meminta agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Usulan ini diklaim sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, melalui keterangan tertulis, Senin (24/2/2025), mengungkapkan, pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memakan biaya besar dan dinilai tidak efisien. Karena itu, ia mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah di daerah.

Fakta Singkat

kaka
kakak
akakakka

halo
kota
bandung

kanfnsdf

Fakta Singkat

hihihiiiiaJAKARTA, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa kian gencar mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Setelah mengusulkan penundaan pembangunan ibu kota negara baru, kini Fraksi PKB di DPR meminta agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Usulan ini diklaim sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, melalui keterangan tertulis, Senin (24/2/2025), mengungkapkan, pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memakan biaya besar dan dinilai tidak efisien. Karena itu, ia mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah di daerah.

Fakta Singkat

okeee

JAKARTA, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa kian gencar mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Setelah mengusulkan penundaan pembangunan ibu kota negara baru, kini Fraksi PKB di DPR meminta agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Usulan ini diklaim sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, melalui keterangan tertulis, Senin (24/2/2025), mengungkapkan, pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memakan biaya besar dan dinilai tidak efisien. Karena itu, ia mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah di daerah.

Fakta Singkat

Edisi khusus 60 tahun Harian Kompas dapat Anda pesan melalui tautan komp.as/Koran-Edisi60. Selain itu, pemesanan juga tersedia di toko resmi Kompas di platform e-commerce, seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Pemesanan hanya dibuka selama periode 9-23 Juni 2025, dengan pengiriman mulai dilakukan pada 27 Juni 2025.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa kian gencar mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Setelah mengusulkan penundaan pembangunan ibu kota negara baru, kini Fraksi PKB di DPR meminta agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Usulan ini diklaim sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, melalui keterangan tertulis, Senin (24/2/2025), mengungkapkan, pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memakan biaya besar dan dinilai tidak efisien. Karena itu, ia mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah di daerah.

Fakta Singkat

kaka
kakak
akakakka

halo
kota
bandung

kanfnsdf

Fakta Singkat

hihihiiiiaJAKARTA, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa kian gencar mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Setelah mengusulkan penundaan pembangunan ibu kota negara baru, kini Fraksi PKB di DPR meminta agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Usulan ini diklaim sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, melalui keterangan tertulis, Senin (24/2/2025), mengungkapkan, pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memakan biaya besar dan dinilai tidak efisien. Karena itu, ia mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah di daerah.

Fakta Singkat

okeee

JAKARTA, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa kian gencar mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Setelah mengusulkan penundaan pembangunan ibu kota negara baru, kini Fraksi PKB di DPR meminta agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Usulan ini diklaim sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, melalui keterangan tertulis, Senin (24/2/2025), mengungkapkan, pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memakan biaya besar dan dinilai tidak efisien. Karena itu, ia mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah di daerah.

Fakta Singkat

Edisi khusus 60 tahun Harian Kompas dapat Anda pesan melalui tautan komp.as/Koran-Edisi60. Selain itu, pemesanan juga tersedia di toko resmi Kompas di platform e-commerce, seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Pemesanan hanya dibuka selama periode 9-23 Juni 2025, dengan pengiriman mulai dilakukan pada 27 Juni 2025.

Kerabat Kerja

Penulis:

Nayasha Clarisa Dwisutrisna

|

Editor:

Nayasha Clarisa Dwisutrisna

Cookies Injector